Penulis Disertifikasi, Buat Apa?

Pertanyaan seperti judul tulisan ini boleh jadi sebuah kegalauan atau boleh jadi juga memang sebuah pertanyaan penuh rasa ingin tahu tentang kepentingan profesi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala ini harus disertifikasi. Saya akan menjawab kembali sebagai salah seorang yang punya andil dengan munculnya sertifikasi di bidang penulisan-penerbitan ini.

Saya ingat betul pada bulan Februari 2017, Bekraf mengadakan acara curah pendapat tentang sertifikasi profesi. Saya hadir mewakili Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia). Waktu itu dipaparkan hasil kajian perguruan tinggi yang menjadi mitra Bekraf. Dari paparan tim Universitas Negeri Semarang terdapat fakta bahwa industri penerbitan adalah satu dari dua industri kreatif yang selama ini tidak memiliki SKKNI, apalagi LSP (lembaga sertifikasi profesi).

Fakta itu cukup mengusik saya sebagai “orang buku”. Industri penerbitan buku termasuk yang menjadi target Bekraf untuk ditumbuhkembangkan di Indonesia. Bahkan, hal itu terbukti lewat dukungan Bekraf terhadap penyelenggaraan pameran buku di luar negeri seperti London Book Fair baru-baru ini ketika Indonesia menjadi Market Focus 2019.

Cerita lain terjadi pada Desember 2018, saya diundang oleh Komite Buku Nasional (KBN) untuk berbicara di depan para penulis yang terlibat dalam program residensi. Selain saya, ada Bang Nasir Tamara sebagai Ketua Satupena (Persatuan Penulis Indonesia) yang juga diundang sebagai narasumber.

Satupena adalah asosiasi profesi penulis yang pendiriannya dibidani oleh Bekraf karena sebelum Penpro (Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia) yang saya pimpin berdiri, di Indonesia sudah tidak ada lagi asosiasi profesi penulis yang aktif. Penpro sendiri dideklarasikan tanggal 22 Desember 2016 sebelum Satupena dideklarasikan pada tahun berikutnya.

Di dalam acara KBN itu, saya menjelaskan serbaringkas tentang Penpro dan semangat profesionalitas yang kami usung dengan menyiapkan standar kompetensi kerja untuk sertifikasi penulis. Bang Nasir saat itu menyatakan dengan lantang bahwa Satupena menolak sertifikasi. Tentu saya menghormati sikap Bang Nasir, namun di hati saya ada sedikit kekacauan ketika asosiasi yang dilahirkan oleh Bekraf—yang notabene sangat mendorong sertifikasi profesi—justru menolaknya.

Apakah di negara lain ada sertifikasi penulis? Ya, silakan diramban saja melalui mesin pencari di internet, Anda akan temukan banyak tautan tentang program sertifikasi penulis. Di luar hal itu, pertanyaan penting bagi para penulis adalah apakah Anda yakin penulis itu sebuah profesi?

Profesi akan melahirkan profesional. Sebuah profesi dapat ditandai dengan adanya sistem dan standar kerja, adanya keterampilan khusus untuk menjalankannya, dan adanya tarif. Karena itu, sertifikasi berhubungan dengan pengakuan terhadap kompetensi seseorang untuk menjalankan sistem dan standar kerja di bidangnya, melakukan keterampilan yang spesifik, dan mendapatkan bayaran sesuai dengan level pekerjaannya.

Karena itu, perlu tidaknya sertifikasi penulis menurut saya bergantung pada cara pandang seseorang terhadap menulis itu sendiri. Apakah menulis hanya sekadar hobi atau kesenangan yang cukup mendapatkan penghargaan berupa pengakuan dan pujian? Apakah menulis hanya pekerjaan sampingan yang dilakukan pada waktu-waktu senggang? Apakah menulis dianggap sebagai pekerjaan atau bisnis yang menjadi gantungan hidup seseorang?

Jika anggapan terakhir yang diamini bahwa menulis adalah pekerjaan dan bisnis yang dapat dijadikan gantungan hidup, tentu ia harus menghasilkan benefit optimal bagi para pelakunya. Di sinilah akan terjadi perbedaan antara penulis bersertifikat dan penulis tidak bersertifikat.

Rasa-rasanya penerbit sebagai tulang punggung industri perbukuan akan lebih senang memilih SDM penulis yang bersertifikat daripada yang tidak. Demikian pula lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan penulisan-penerbitan, akan lebih senang menerima penulis yang bersertifikat.

Penulis yang tergolong senior, Imran Laha dan Sayuda Patria diasesmen oleh asesor kompetensi yang juga seorang penulis senior, Dr. Rahmat Rosyadi (Foto: LSP PEP)
Pengakuan dan Penghargaan

Sertifikasi profesi sendiri harus dipandang sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap profesi. Sertifikasi bukanlah kegiatan sekadar mengetes seseorang, lalu menyatakan ia lulus atau tidak lulus. Karena itu, keputusan sertifikasi profesi hanya dua: Kompeten (K) dan Belum Kompeten (BK). Mereka yang berkompeten diberi penghargaan oleh negara berupa lisensi dan sertifikat profesi.

Di Indonesia lembaga yang berhak mengeluarkannya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan sertifikat berlogo Garuda. Adapun standar kompetensi kerja yang menjadi acuan sertifikasi BNSP dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun 2017, Indonesia telah memiliki 624 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sembilan sektor:  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih, Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan sektor jasa lainnya.

SKKNI Bidang Penerbitan Buku yang diinisiasi oleh Ikapi, APPTI, Penpro, Polimedia baru terbit pada 2018 yaitu SKKNI 2018-124. Lebih dulu lahir adalah SKKNI 2017-094 untuk Jabatan Kerja Penulisan Sejarah (diinisiasi oleh Direktorat Kebudayaan Kemendikbud). Penpro menginisiasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Jabatan Kerja Penulis Buku Nonfiksi dan Editor yang juga mendapatkan dukungan dari Ikapi, APPTI, Polimedia, dan Puskurbuk, Kemendikbud.

Adapun LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang dapat melaksanakan sertifikasi profesi di bidang penulisan-penerbitan ini hanya baru ada LSP Penulis dan Editor Profesional yang didirikan Penpro. Sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak penulis, Penpro sangat mendukung program pemerintah untuk menjadikan profesi penulis dan editor juga memiliki kompetensi yang memadai dalam menghasilkan buku-buku bermutu.

Jadi, bagi seorang penulis lepas, apalagi ibu rumah tangga yang menulis buku sekadar untuk menambah pendapatan rumah tangga dan mengisi kesenggangan, apakah sertifikasi perlu? Saya tidak ingin mengatakan bahwa penulis lepas atau ibu rumah tangga yang menulis itu tidak profesional atau tidak perlu menjadi profesional.

Mereka dapat saja mengikuti penilaian buku yang diselenggarakan pemerintah atau proyek-proyek buku bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Mereka dapat saja menjadi writerpreneur yang memiliki tarif standar dalam melakukan pekerjaan penulisan  meskipun itu dikerjakan dari rumah sambil mengasuh buah hatinya. Tentu di antara mereka akan menjadi berbeda antara yang tidak bersertifikat dan bersertifikat.

Lalu, kalau seorang penulis menolak ikut sertifikasi bagaimana? Ya, tentu tidak apa-apa, tidak akan ada sanksi, apalagi berdosa. Hanya dalam beberapa kegiatan tertentu seperti penilaian buku yang akan diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenag, atau Kemenristek Dikti, sertifikasi ini akan diterapkan. Ada dasar hukumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan yang sedang dipersiapkan.

Ketika Ada yang Mencibir

Suatu ketika dalam sebuah rapat pengumuman hasil Penilaian Buku Nonteks Pelajaran 2018 pada awal tahun 2019, Mas Zaim Uchrowi—penulis senior dan mantan Direktur Balai Pustaka yang menjadi sekretaris panitia—dengan lantang menyebutkan bahwa dalam penilaian-penilaian selanjutnya Panitia PBNP (Penilaian Buku Nonteks Pelajaran) akan memberlakukan kewajiban sertifikat penulis dan editor bagi penerbit yang mengajukan bukunya.

Hal senada juga disampaikan Pak Totok Suprayitno, Kabalitbang Kemendikbud, yang mewacanakan sertifikasi penulis karena banyak kasus buku pendidikan yang tidak patut.

Baca juga: https://www.liputan6.com/news/read/3196285/kemendikbud-akan-sertifikasi-penulis-buku-pelajaran-sekolah

Saya tahu beberapa orang mencibir perihal sertifikasi penulis ini—sama halnya ketika para musisi bereaksi dengan adanya sertifikasi pemusik. Apa-apaan ini?

Walaupun begitu, sertifikasi penyanyi dan pemusik sudah melenggang sejak 2018 lalu yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia (LSPMI) atas sokongan Bekraf. LSPMI dibentuk oleh Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).

Cibiran utama pasti dikaitkan bahwa sertifikasi adalah bisnis “terselubung”. Sebenarnya, bukan bisnis terselubung, melainkan sangat terbuka. Karena itu, LSP pun harus berbadan hukum apakah itu PT, Yayasan, atau Koperasi. Bagaimana bukan bisnis ketika seorang asesi (peserta sertifikasi) harus membayar biaya sertifikasi?

Ya, sebenarnya sama saja dengan bisnis pelatihan yang juga memberikan sertifikat. Bisnis uji kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS—tidak ada yang gratis. Begitu juga Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diselenggarakan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan juga harus berbayar. Mengapa berbayar? Tentu karena melibatkan penguji (asesor), materi uji, dan fasilitas tempat serta perlengkapan yang semuanya berbiaya.

Namun, dalam konteks sertifikasi profesi BNSP, ada dana hibah yang digelontorkan pemerintah, baik melalui BNSP maupun Lembaga/Kementerian terkait seperti yang dilakukan Bekraf sehingga peserta uji kompetensi/sertifikasi tidak perlu membayar atau membayar dengan biaya ringan karena disubsidi. Negara tidak berpangku tangan untuk soal ini dan mempersilakan begitu saja LSP menyerap dana sebesar-besarnya melalui kewajiban sertifikasi.

Semoga tulisan ini menjawab sejumput kegalauan sertifikasi ini. Ia harus ditempatkan pada pikiran dan perasaan tentang profesi, bukan semata-mata ekspresi seni. []

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *